R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 Disetujui dan Disahkan

SIMALUNGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2022 yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna DPRD Simalungun.

Rapat paripurna tersebut tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Wakil ketua, Samrin Girsang, Elias Barus dan Sastra Joyo Sirait dan dihadiri Sejumlah Anggota DPRD, bertempat di gedung DPRD Simalungun, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Bertemu Deputi Kemenpan RB dan Ombudsman, Bupati Ipuk Bahas Upaya Pacu Pelayanan Publik

Rapat tersebut juga dihadiri antara lain, Bupati diwakili oleh Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi, Sekda Esron Sinaga, Asisten Administrasi Umum Akmal H Siregar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun, Dirut RSUD Tuan Rondahaim, mewakili Dirut mewakili RSUD Perdagangan.

Fraksi-fraksi DPRD Simalungun yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Lindung Samosir, Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya Junita Veronika Munthe, Fraksi Partai Demokrat Bersatu melalui juru bicaranya Walpiden Tampubolon.

Baca juga: Hadiri Kegiatan GISA, Wakil Bupati Simalungun: Ke depan layanan Adminduk di 10 kecamatan

Selanjutnya Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Juarsa Siagian, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Bernard Damanik, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Esron Simbolon, Fraksi Perindo melalui juru bicaranya Satriadi Saragih dan Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Salbin Damanik.

R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 yang diterima dan disetujui oleh Anggota DPRD Simalungun terdiri dari Pendapatan sebesar Rp. 2, 4 triliun, Belanja daerah sebesar Rp. 2, 3 triliun, Surplus sebesar Rp. 5, 3 milyar. 

Baca juga: Bupati Banyuwangi: Kinerja Jadi Tolak Ukur Evaluasi Pelantikan 128 Pejabat Eselon 4 dan 2

Pembiayaan daerah terdiri dari, penerimaan sebesar Rp. 1 milyar, pengeluaran sebesar Rp. 6, 3 milyar, pembiayaan netto sebesar Rp. 5, 3 milyar. Sisa lebih pembayaran tahun berkenaan nihil.

Dalam rapat itu juga dilakukan penandatanganan berita acara atas persetujuan anggota DPRD Simalungun tentang Ranperda R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 oleh Bupati diwakili Wakil Bupati Simalungun dan Ketua DPRD bersama wakil-wakilnya.

Baca juga: Perda APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 Ditandatangani Dewan dan Bupati

Bupati Simalungun dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) menyampaikan pembahasan R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 telah dilaksanakan melalui tahapan rapat-rapat DPRD, yang dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 30 November 2021 dan berjalan dengan lancar. 

Hal ini, menurut Bupati dalam sambutan tertulisnya itu, untuk kesempurnaan dan penajaman skala prioritas atas program dan kegiatan dalam R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 yang diajukan eksekutif sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga: Polres Pessel Salurkan Kembali 2000 ribu Karung Beras Tahap IV

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Simalungun yang telah menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat dna kritik, baik melalui BBM pemandangan umum, penyampaian pendapat badan anggaran maupun melalui pendapat akhir fraksi-fraksi yang baru saja disampaikan, "kata Wabup.

Wakil Bupati berharap kiranya APBD ini dapat dijalankan oleh eksekutif dengan baik sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tansparan, efektif, efisien dan akuntable dengan demikian sasaran-sasaran kegiatan mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk memciptakan kehidupan yang lebih baik rakyat harus sejahtera. 

Atas disetujuinya R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022, Wabup mengatakan, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun. ( Karmel )